Ekonomi politik globalisasi memang merujuk pada adanya perdagangan bebas. Dimana arus jual beli barang dan jasa yang melewati batasan negara tidak dihambat dengan tariff dan non-tariff dan campur tangan pemerintah sehingga perdagangan pun dapat efeisen dan efektif dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Konsep ini berkaitan dengan konsep liberal.

    Memang dampak positif dari globalisasi ini sangat banyak. Globalisasi akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan perdagangan serta uang yang mengalir. Akan tetapi banyak hal yang perlu dikritisi dan banyak orang yang menentang konsep ini.

     Liberalisasi ekonomi dan globalisasi akan memacu pertumbuhan ekonomi. Memang hal tersebut berdampak positif pada negara-negara maju, tetapi di negara berkembang sistem tersebut hanya dapat memberikan kesenjangan sosial karena ketidakmerataan.

   Globalisasi akan membantu negara berkembang meningkatkan ekspor. Akan tetapi yang muncul ialah ketidakmampuan negara berkembang dengan negara maju yang notabene lebih mampu dan dapat mengeluarkan barang dengan harga murah.

    Globalisasi dapat meningkatkan lapangan kerja. Akan tetapi faktanya ialah banyak perusahaan-perusahaan yang tidak begitu banyak menyerap tenaga kerja.

   Globalisasi akan membantu mengurangi eksploitasi tenaga kerja wanita dan anak-anak. Akan tetapi, banyak di negara berkembang pengeksploitasian buruh wanita dan anak2 dengan presentase yang begitu besar karena dianggap bahwa buruh wanita dan anak-anak dapat dibayar murah atau dibawah UMR.

    Hal tersebut memang disebabkan oleh sistem. Sistem tersebut berdampak pada hal yang negatif seperti persaingan tidak sehat, upaya monopoli, dan pengaruh negara maju di negara-negara berkembang.

Dampak Globalisasi Ekonomi terhadap Negara

    Ada hal yang menarik dari dampak globalisasi ekonomi terhadap negara dimana hal tersebut akan mematikan demokrasi. Dimana terdapat sebuah indikasi bahwa pemimpin negara lebih senang untuk melayani investor asing dan global demi menarik investor tersebut untuk berinvestasi di negaranya dibandingkan dengan melayani masyarakat di negaranya. Biasanya bentuk layanannya ialah dengan peringanan pajak, buruh yang murah yang siap dieksploitasi.

    Memang dari hal tersebut, dibutuhkan suatu yang bernama kemandirian serta proteksi. Kemandirian ekonomi adalah ciri suatu bangsa yang maju, memang sulit untuk dilakukan tetapi kemandirian adalah bentuk dari kemerdekaan secara ekonomi dan sosial. Serta proteksi bisa disebut menjadi sebuah ajang pemantapan dalam waktu tertentu agar suatu bangsa dapat bisa bersaing dalam globalisasi bukan tenggelam dalam globalisasi.

    Menghapus globalisasi ini sulit rasanya, karena hal tersebut telah menjadi sebuah sistem yang terstruktur. Dan hal yang urgent untuk mengatasi hal ini ialah mempersiapkan diri serta memandirikan diri bangsa.

Awal mula dibentiknya IMF dan Bank Dunia ialah upaya untuk mengatasi masalah-masalah dalam bidang pembangunan ekonomi dengan paket utang untuk membangun proyek serta program pembangunan ekonomi serta untuk menolong negara-negara yang mengalami kesulitan untuk menyeimbangkan neraca perdagangan dengan bentuk utang pula. Terutama bagi negara-negara berkembang.

    Apakah memang kedua lembaga tersebut berhasil mengatasi masalah pada negara berkembang? Malah, pada kenyataannya tidak demikian. Relasi antara IMF/Bank Dunia bersama negara-negara berkembang tidak seimbang. Dimana pada faktanya ialah IMF/Bank Dunia dapat menimbulkan suatu ketergantungan oleh negara-negara berkembang. IMF/Bank Dunia malah bukan membantu keadaan, tetapi menciptakan suatu lubang jebakan kepada negara-negara dunia ketiga. Contohnya ialah apa yang terjadi pada negara-negara peminjam termasuk Indonesia.

     Mengapa hal demikan terjadi? Ya, memang IMF selalu memberikan sebuah kebijakan yang hingga saat ini masih menjadi kontroversi yakni liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi. Kebijakan ini harus diaplikasikan kepada negara-negara yang meminjam dana kepada IMF, meskipun penyakit atau masalah yang dihadapi masing-masing negara ialah berbeda. Sehingga membuat keadaan yang seharusnya diperbaiki dengan baik justru  memperburuk keadaan.

    Memang IMF bisa dibilang gagal, akan tetapi tidak selalu semestinya menjadi salah IMF/Bank Dunia, hal tersebut pun tidak diimbangi dengan transparan dan akuntabilitas negara peminjam tentang dana pinjaman tersebut dialokasikan. Itulah memang yang terjadi di Indonesia.

Strukturalise dan dependensia dalam perekonomian global memang sangat kental adanya. Terutama hubungan antara negara maju serta negara dunia ketiga. Hal ini disebabkan pada adanya ketidakadilan dari apa yang didapatkan oleh negara maju dengan negara dunia ketiga. Bentuk yang konkrit dari hal tersebut ialah perdagangan yang sifatnya eksploitatif, non-partisipatif, dan non-emansipatif yang dapat di teropong pada negara dunia ketiga yang menjual barang mentah dengan harga murah kepada negara maju, lalu diolah oleh negara maju dengan harga yang lebih tinggi, sehingga keuntungan besar pun diraup oleh negara maju. Sehingga muncul ketimpangan antara ketermajuan dengan keterbelakangan yang terjadi pada situasi sekarang.

1.     Ekonomi Politik Strukturalisme

     Inti dari ekonomi  strukturalisme ini adalah bahwa ada persoalan yang terstruktur dimana hal tersebut menyebabkan ketidakseimbangan antara kelompok miskin dengan kelompok kaya. Ketidakadilan yang dimaksud ialah ketidakadilan dalam hal sosial-ekonomi. Kaum strukturalis (kaum yang konsern pada masalah ekonomi strukturalisme) beranalisis pada ketimpangan tersebut, yakni;

a.   Menolak adanya pasar bebas, karena dapat menimbulkan ketidakadilan. Karena pasar bebas adalah ‘dirty hand’ karena dianggap memelihara sistem ekonomi yang ekspoitatif.

b.   Lebih menerima kerjasama daripada persaingan ekonomi.

c. Menolak adanya konsep pertumbuhan dan lebih mengusung konsep pemerataan. Karena konsep pertumbuhan ialah cenderung eksploitatif terutama adanya ketidakpedulian dengan sesama.

2.     Ekonomi Politik Dependensia

Ekonomi dependensia ini lebih merujuk pada dimana posisi struktur yang tidak berpihak kepada kelompok miskin. Terutama pada tingkat ketimpangan di tingkat internasional yakni hubungan ekspolitatif yang dilakukan oleh negara maju kepada negara berkembang. Serta ketergantungan negara berkembang kepada negara maju. Hubungan inilah yang sifatnya dominan serta eksploitatif. Ya, hal tersebut memang diakibatkan oleh liberalisasi ekonomi. Ibaratnya seperti tuan tanah kepada petaninya. Dimana tuan tanah memiliki kekuasaan yang tinggi (punya modal, lahan) untuk mengontrol budaknya.

Etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Kesemuanya ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil, dengan mengubah pandangan dunia tentang  etika bisnis agar tatanan ekonomi dunia semakin membaik. Karena tanpa etika bisnis, para penguasa dan pebisnis akan menjadi tidak terkendali dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Etika bisnis sendiri merupakan bagian integral dari nilai-nilai good governance yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kesetaraan dan kewajaran. Nilai-nilai ini yang nantinya akan mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan, dan konsisten dengan peraturan dan undang-undang. Dan penerapannya tentu saja tidak bisa berdiri sendiri perlu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. Ada istilah Corporate Social Responsibility (CSR). CSR adalah bagian dari corporate ethics. Di dalam konsep corporate ethics salah satu aspek yang penting adalah menegakkan etika bisnis di lingkungan bisnis. Tentunya hal tersebut sangat memiliki titik singgung dengan konsep good corporate governance. Penerapan good corporate governance di perusahaan publik bank maupun BUMN diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat. Karena penerapan good corporate juga dimaksudkan untuk mengantisipasi persaingan yang ketat di era pasar bebas. Salah satu hal penting yang tidak boleh dilupakan dalam penerapan good corporate governance adalah tanggung jawab sosial perusahaan dan etika bisnis. Ya, etika bisnis ini dapat berperan sebagai alat instrumen sektor privat untuk mencapai tujuan perusahaan dengan persaingan sehat didalamnya serta memberikan pelayanan yang lebih kepada costumer perusahaan. Tentunya dengan melihat hal tersebut, sektor privat ini lebih fleksibel untuk berubah. Dengan dibandingkan kepada sektor publik dimana adanya pemunculan sikap resisten dari para birokrat dan hal untuk melakukan perubahan di dalam sektor publik pun sulit dicapai. Etika publik maupun etika bisnis tentunya merupakan kunci dalam menyelenggarakan transparansi dan akuntabilitas di era good governance ini. Kedua hal tersebut memiliki keterkaitan.

Istilah untuk mendamaikan berbagai pihak dalam suatu konfik ialah toleransi dan memiliki suatu the art of living together. Didalam tatanan saat ini seakan kaum ekstrimis ditekan dan dikecam oleh berbagai pihak di seantero dunia. Bisa dibilang bahwa representasi penebar teror yang menyebabkan hilangnya nyawa manusia yang tak bersalah adalah kaum ekstrimis ini. Pada pernyataan Tony Blair, Mantan PM Inggris, menggambarkan Islam radikal (ekstrimis) sebagai ancaman terbesar yang dihadapi dunia saat ini. Serta pernyataan dari Mantan PM Singapura, menyerukan kepada masyarakat Muslim setempat (di Singapura) untuk menjadi lebih moderat. Jelas menjadi suatu kenganjilan, mengapa seseorang harus dipaksakan menjadi seorang yang moderat? Mengapa harus mengikuti mayoritas? Berarti hal ini terjadi suatu ketidaksinkronan antara kepentingan mayoritas-minoritas yang berakibat pada konflik yang bisa dilihat pada kehidupan sosial sekarang. Mereka memiliki nilai idealisme masing-masing, dan jangan sampai idealisme ini luntur akibat hanya untuk memaksakan diri demi menyesuaikan pandangan seperti kaum moderat.